Indonesia kembali berhutang pada dunia, kapan akan sebaliknya?
Bank Dunia menyetujui tiga pinjaman kebijakan pembangunan baru
(Development Policy Loan/DPL) untuk pendanaan bagi Indonesia yang
bertujuan mendukung program reformasi.
Kepala Perwakilan Bank
Dunia Stefan Koeberle dalam keterangan pers tertulis yang diterima di
Jakarta, Rabu, menyebutkan pendanaan ini bertujuan untuk memperbaiki
pengelolaan keuangan publik, meningkatkan agenda konektivitas, serta
memperkuat sektor keuangan dan mempercepat laju investasi.
"Rangkaian
DPL baru ini mewakili komitmen kami yang berkelanjutan untuk mendukung
reformasi prioritas Indonesia. Suksesnya penerapan reformasi ini sangat
penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7 persen
keatas, dan juga untuk meningkatkan outcome sosial dalam jangka waktu
menengah," ujarnya.
Ketiga DPL ini dikembangkan atas permintaan
pemerintah Indonesia dari serangkaian DPL tahunan yang telah dimulai
dari tahun 2004 dan Bank Dunia terlibat dengan sektor prioritas yang
selaras dengan rencana strategis tersebut.
"Ketiga DPL ini
dirancang untuk membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan
jangka menengahnya dalam pembangunan ekonomi dan pengurangan
kemiskinan," kata Stefan.
Selain itu, menurut dia, ketiga DPL ini
akan membantu memperkuat jajaran institusi dan sistem pemerintah yang
ada untuk menjadikan lebih efektif dan akuntabel.
"Hal ini akan
membantu memperbaiki konektivitas nasional, meningkatkan kualitas
belanja pemerintah dan memperbaiki stabilitas sistem keuangan serta
iklim investasi," ujarnya.
Dari ketiga pinjaman baru ini, DPL
Institusional, Administrasi Pajak, Sosial dan Investasi (Institutional,
Tax Administration, Social and Investment/(Instansi) diberikan senilai
300 juta dolar AS.
Pinjaman ini fokus terhadap penguatan
manajemen keuangan publik dan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan
dalam rangka memperbaiki kualitas belanja fiskal.
Melalui DPL
Konektivitas senilai 100 juta dolar AS, Bank Dunia membantu upaya
Indonesia memperkuat kerangka kebijakan untuk meningkatkan logistik
perdagangan, transportasi, ICT, dan fasilitasi perdagangan nasional.
DPL
ini membantu pemerintah Indonesia memperkuat konektivitas, yaitu salah
satu strategi utama yang melandasi Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI).
Terakhir adalah
DPL Sektor Keuangan dan Reformasi dan Modernisasi Iklim Investasi
(Financial Sector and Investment Climate Reform and
Modernization/(FIRM).
Pinjaman ini bertujuan mempromosikan
pembangunan sektor keuangan yang kokoh, efisien dan inklusif serta
mempercepat laju investasi, dalam rangka mendukung target pemerintah
Indonesia mencapai perluasan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.
Operasi
ini akan mendukung reformasi untuk memperbaiki stabilitas sistem
keuangan, mempromosikan diversifikasi sektor keuangan, meningkatkan
inklusi keuangan dan mendukung reformasi peraturan iklim investasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar